ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN 
DI KABUPATEN BANYUWANGI   

Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Abdul Kholiq Syafa’at
Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi 
email: lelyningsih@ymail.com
UIN Sunan Ampel Surabaya
email: abdulkholiqsyafaat@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the income inequality in 24 Districts in Banyuwangi by comparing the growth in per capita income in each district. This study uses analysis Williamson Index. The analysis showed that the conditions of inequality / economic disparities between districts in Banyuwangi IW analysis results show that the GDP at 24 Districts indicate that the District Wongsorejo has the highest value of IW 0173 Slick followed by 0158 and 0123 amounted Kalipuro. Williamson district which has the lowest index of the District Purwoharjo and Glagah 0.05. While the trend in Banyuwangi Williamson index in 2009 and 2013 decreased by category pendapan inequality in Banyuwangi was low with an index below 0.5 / neared zero. This indicates that earnings and economic growth across many districts in Banyuwangi evenly.

Keywords: Income Inequality, the GDP, Index Williamson, 24 Districts

PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen  masyarakat  mengelola  berbagai  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola kemitraan  untuk  menciptakan  suatu  lapangan  pekerjaan  baru  dan  merangsang  perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999; Blakely E. J, 1989). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.  
Suatu ekonomi dikatakan  mengalami  pertumbuhan yang  berkembang  apabila  tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena  mengandung  unsur  dinamis.  Para  teoretikus  ilmu ekonomi  pembangunan  masa kini masih terus  menyempurnakan  makna,  hakikat  dan  konsep  pertumbuhan  ekonomi.  Para teoretikus  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  diukur  dengan  pertambahan (Produk  Domestik  Bruto)  PDB  dan  PDRB  saja,  akan  tetapi  juga  diberi  bobot  yang  bersifat immaterial  seperti  kenikmatan,  kepuasan  dan  kebahagiaan  dengan  rasa  aman  dan  tentram  yang dirasakan oleh masyakat luas (Lincolin Arsyad, 1999). 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak  otomatis  menghilangkan  ketimpangan  dalam pembangunan (disparity). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral.  Petunjuk  awalnya  adalah  wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah  terbelakang  serta  adanya  sektor  unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedangkan sektor non unggulan yang membebani.
	Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan  kandungan  sumber  daya  alam  dan perbedaaan kondisi demografi yang terdapat pada masing­masing  wilayah.  Akibat  dari  perbedaan  ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan  bilamana  pada  suatu  daerah  biasanya terdapat wilayah maju (developed region) dan wilayah terbelakang  (underdeveloped region).  
	Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan  pada  distribusi  pendapatan  serta  secara horizontal  yakni  perbedaan  antara  daerah  maju  dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).
Ketimpangan ekonomi juga dirasakan di Kabupaten Banyuwangi. Hasil observasi analisis data PDRB Kecamatan Tahun 2009 – 2011 ada tiga kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi yaitu Kecamatan Wongsorejo (0,1837), Licin (0,1635), dan Kalipuro (0,1209). Tingkat kemiskinan juga masih dirasakan di Kecamatan Wongsorejo sejumlah 8.736 RTM, Licin sejumlah 2.475 RTM, dan Kalipuro sejumlah 3.629 RTM (BPS, Tahun 2012)(diolah).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di 24 Kecamatan di Banyuwangi dengan membandingkan pertumbuhan dengan pendapatan perkapita di masing-masing kecamatan.

KAJIAN LITERATUR
Ketimpangan Pendapatan 
	Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

Koefisien Gini

Kurva Kuznet

Produk Nasional Bruto per Kapita

Gambar 2.1 Kurva Kuznet “ U-Terbalik” (Todaro, 2003)

	Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan disuatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu  distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan  tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan ini tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan.
	Timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah tertentu dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai PDRB-nya, sedangkan untuk golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya pula. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Keadaan ini dijelaskan  Todaro (1981), bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.
	Dua model pertumbuhan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo Klasik, memberikan perhatian khusus kepada peranan kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah. Dengan melihat beragamnya kemampuan daerah untuk menarik kapital ke dalam daerahnya, hal ini akan mempengaruhi kemampuan daerah untuk bertumbuh sekaligus menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat, sehingga mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang relatif kurang maju tingkat pertumbuhannya juga relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam rangka mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara.
Williamson (1965) (dalam Kuncoro, 2004:133) meneliti bahwa hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi Negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang” dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.
Ketimpangan pembangunan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan Indeks Ketimpangan Williamson (Sjarizal, 1997) (dalam Kuncoro, 2004:133):

Keterangan:
Yi	=   PDRB perkapita di kecamatan i
Y	= PDRB perkapita rata-rata Kabupaten   Banyuwangi
fi	=   jumlah penduduk di kecamatan i
n	= jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi

Menurut Kuncoro (2002), konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, serta distribusi produk domestik bruto dunia.
Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, Ying  (2000) (dalam Kuncoro, 2004:134) menggunakan indeks Theil. Indeks Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Dengan menggunakan analisis Indeks Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Rumus Indeks Theil adalah sebagai berikut.

Dimana:
I(y)	= Indeks Entropi Theil
yj	= PDRB Perkapitan kecamatan  j
Y	= rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Banyuwangi
xj	= jumlah penduduk kecamatan  j
X	= jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi

Indeks Entropi Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil, pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. 
Indeks Entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. semakin merata.

Pusat Pertumbuhan
Pemikiran Perroux (dalam Sjahrizal, 2008: 127)  tentang adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian berkembang menjadi konsep pusat pertumbuhan yang dalam bahasa Perancis dinamakan sebagai Pole de Croissance. 
Richardson (1978) (dalam Sjahrizal, 2008: 127) memberikan definisi Pusat Pertumbuhan sebagai berikut: “A growth pole was defined as a set of industries capable of generating dynamic growth in the economy, and strongly interrelated to each other via input-output linkages around a leading industry (Propulsive Industry)”. Dari definisi ini terlihat bahwa ada 4 karakteristik utama sebuah Pusat Pertumbuhan yaitu:
a.	Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu;
b.	Konsentrasi kegiatan ekonomi  tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam dalam perekonomian;
c.	Terdapat keterkaitan input dan output yang begitu kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut;
d.	Dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.

	

Usaha
Terkait

Usaha
Terkait

Usaha
Utama

Usaha
Terkait

Usaha
Terkait

       
Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Pusat            Pertumbuhan (dalam Syafrizal, 2008: 130)

Pertumbuhan ekonomi pada Gambar 2.2 terlihat bahwa dalam suatu pusat pertumbuhan akan terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat sebuah kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai industri induk dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya yang saling terkait satu sama lainnya dari segi input dan output. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan selama 6 bulan penelitian. Penelitian ini tergolong dalam penelitian diskriptif dengan jenis data kuantitatif.
	 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a.	Kuisioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden penelitian. Kuisioner didapatkan dari menganalisis Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi dan Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan.
b.	Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama lama (Bungin, 2007). 
c.	Observasi dengan pengamatan langsung di lapangan untuk memperkuat data penelitian sehingga fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung bisa terpantau oleh peneliti.
d.	Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi sumber data di lapangan.

Jenis Data	
Data Primer 
	Data primer didapatkan dari hasil analisis langsung pada sumber utama penelitian melalui penyebaran kuisioner kepada responden penelitian yang dianggap expert.

Data Sekunder
		Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumber utama, melainkan dari pihak-pihak lain ataupun dari data dokumentasi atau arsip. Adapun data sekunder yang diperlukan untuk analisis penelitian adalah sebagai berikut:
1)	Data sekunder didapatkan dari hasil analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi menurut sektor ekonomi 2000-2015 atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2000.
2)	Data sekunder didapatkan dari hasil analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur menurut sektor ekonomi 2000-2015 atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2000.
3)	Data sekunder didapatkan dari hasil analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menurut sektor ekonomi 2009- 2013;
4)	Data-data sekunder yang mendukung untuk penelitian yang bersumber dari BPS Jatim, BPS Banyuwangi, Bappeda, dan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Banyuwangi dan 24 Kantor Kecamatan.

Analisis Data
	Ketimpangan pembangunan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat   dianalisis dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:
Indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan Indeks Ketimpangan Williamson (Sjarizal, 1997) (dalam Kuncoro, 2004:133):

          Keterangan:
          Yi	=  PDRB perkapita di kecamatan i
          Y 		=  PDRB perkapita rata-rata Kabupaten     Banyuwangi
           fi	=   jumlah penduduk di kecamatan i
            n 		= jumlah penduduk di Kabupaten   Banyuwangi

HASIL ANALISIS
	Masalah ketimpangan/disparitas ekonomi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena untuk meratakan pembangunan ekonomi diperlukan pembangunan ekonomi yang merata, sehingga nilai ketimpangan dapat mendekati nilai nol. Indeks disparitas Williamson Tahun 2019 dan Tahun 2013 di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi sebagai perbandingan apakah ada peningkatan atau penurunan angka disparitas pendapatan selama kurung waktu tersebut. Sebelum menganalisis ketimpangan, terlebih dahulu perlu dianalisis pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masing-masing kecamatan setelah itu baru dianalisis Indeks Williamsonnya. Adapun tabel perbandingan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013

No	Kecamatan	Pertumbuhan (%)	PDRB Perkapita (Juta)	
1	Pesanggaran	6.20	7,497.067	
2	Siliragung	5.87	6,918.870	
3	Bangorejo	7.14	7,221.011	
4	Purwoharjo	6.61	8,397.397	
5	Tegaldlimo	6.50	7,989.589	
6	Muncar	7.30	9,982.140	
7	Cluring	7.16	6,314.007	
8	Gambiran	7.12	7,859.207	
9	Tegalsari	6.39	5,745.336	
10	Glenmore	7.14	7,191.075	
11	Kalibaru	7.40	6,990.079	
12	Genteng	7.93	7,732.739	
13	Srono	7.12	7,321.853	
14	Rogojampi	7.13	8,848.541	

15	Kabat	6.63	8,301.386	
16	Singojuruh	6.64	6,871.789	
17	Sempu	7.04	6,201.593	
18	Songgon	5.94	7,209.490	
19	Glagah	6.65	8,889.467	
20	Licin	5.22	18,775.744	
21	Banyuwangi	7.83	8,032.763	
22	Giri	6.84	7,811.945	
23	Kalipuro	6.63	13,407.737	
24	Wongsorejo	5.19	15,447.721	
	Kabupaten	6.76	8,580.072	
Sumber data: Data diolah
Terdapat 2 kecamatan yang masuk kategori Cepat maju dan Cepat tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih tinggi dari Kabupaten Banyuwangi, 10 Kecamatan yang diklasifikasikan pada kecamatan Berkembang Cepat dengan nilai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi namun PDRB Perkapita di bawah tingkat Kabupaten, 4 Kecamatan masuk kategori Maju tertekan dengan nilai PDRB perkapita di atas Kabupaten dan 8 kecamatan masuk kategori tertinggal dengan nilai pertumbuhan ekonomi ekonomi dan PDRB perkapita di bawah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk melihat Grafik pertumbuhan dan pendapatan perkapita perkecamatan, dapat diamati pada Grafik 4.1 dan 4.2.
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi ekonomi di setiap kecamatan pada Tahun 2013. Karena data sekunder di BPS  tahun terakhir adalah Tahun 2013 maka analisis data dilakukan pada data Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.

Sumber data: diolah

Pada Grafik 4.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Genteng memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,93% dan Kecamatan Wongsorejo memiliki nilai pertumbuhan terendah yaitu sebesar 5,19%.

Sumber data: diolah

Pada Grafik 4.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Licin memiliki nilai pendapatan Perkapita terbesar yaitu sebesar Rp. 18,775.744  dan Kecamatan Tegalsari memiliki nilai pendapatan Perkapita terkecil yaitu sebesar Rp. 5,745.336.
 Dengan menganalisis pertumbuhan dan pendapatan perkapita, kita akan mengetahui kecamatan mana yang pertumbuhan dan pendapatan  perkapita tertinggi dan sebaliknya. Setelah itu hasil analisis di atas akan di analisis menggunakan analisis Indeks Williamson (IW).  Sebagai perbandingan tahun analisis akan dilakukan pada Tahun 2009 dan 2013.

Tabel 4.2 Indeks Disparitas Williamson Tahun 2009 dan 2013 
PDRB ADHK Tahun 2000
No	Kecamatan	Tahun 2009	Tahun 2013	
1	Pesanggaran	0.028	0.023	
2	Siliragung	0.033	0.033	
3	Bangorejo	0.041	0.032	
4	Purwoharjo	0.001	0.005	
5	Tegaldlimo	0.017	0.015	
6	Muncar	0.032	0.045	
7	Cluring	0.061	0.057	
8	Gambiran	0.026	0.017	
9	Tegalsari	0.062	0.058	
10	Glenmore	0.038	0.035	
11	Kalibaru	0.034	0.038	
12	Genteng	0.028	0.024	
13	Srono	0.044	0.036	
14	Rogojampi	0.007	0.006	
15	Kabat	0.011	0.008	
16	Singojuruh	0.039	0.035	
17	Sempu	0.060	0.060	
18	Songgon	0.032	0.029	
19	Glagah	0.006	0.005	
20	Licin	0.158	0.158	
21	Banyuwangi	0.031	0.018	
22	Giri	0.014	0.013	
23	Kalipuro	0.166	0.123	
24	Wongsorejo	0.202	0.173	

Kabupaten 	0.345	
0.318	

	
Sumber: Data diolah

Selama lima tahun analisis pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa, nilai IW pada setiap kecamatan ada yang stagnan yaitu: Kecamatan Sempu, Siliragung, dan Licin. Kecamatan yang mengalami kenaikan yaitu Kecamatan Kalibaru dan Wongsorejo. Sedangkan kecamatan yang lain mengalami penurunann. Nilai IW di 24 Kecamatan di Banyuwangi relative kecil mendekati nol. Adapun grafik nilai ketimpangan dapat diamati pada Grafik 4.3 sebagai berikut.

Sumber data: PDRB Kecamatan Tahun 2009 dan 2013, diolah

Hasil analisis perbandingan indeks Williamson data PDRB ADHK Tahun 2000 24 Kecamatan Tahun 2009 dan 2013 menunjukkan bahwa rata-rata nilai ketimpangan antar kecamatan masuk kategori rendah. Jadi ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah rendah mendekati nilai nol atau pertumbuhan ekonomi antara daerah  merata.
Hasil analisis pada Grafik 4.3 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan Williamson Tahun 2013 PRDB ADHK Tahun 2000 pada 24 Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Wongsorejo memiliki nilai IW tertinggi yaitu 0.173 diikuti Licin sebesar 0.158 dan Kalipuro sebesar 0.123. Kecamatan yang memiliki indeks Williamson terendah yaitu Kecamatan Purwoharjo dan Glagah sebesar 0.005. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan adalah sebagai berikut:
1)	Migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang karena disana mereka dapat memperoleh upah atau gaji yang lebih besar;
2)	Investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena factor market dan lain-lain, dimana keuntungan relative lebih besar demikian pula resiko kerugian relative lebih kecil pada umumnya;
3)	Kebijakan pemerintah cenderung menakibatkan terkonsentrasinya sosial dan economic capital di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar.

KESIMPULAN
Kondisi disparitas ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa hasil analisis IW PDRB ADHK Tahun 2000 pada 24 Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Wongsorejo memiliki nilai IW tertinggi yaitu 0.173 diikuti Licin sebesar 0.158 dan Kalipuro sebesar 0.123. Kecamatan yang memiliki indeks Williamson terendah yaitu Kecamatan Purwoharjo dan Glagah sebesar 0.05. Sedangkan tren Indeks Williamson di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2013 mengalami penurunan dengan kategori ketimpangan pendapan di Kabupaten Banyuwangi adalah rendah dengan indeks di bawah 0.5/mendekati level nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi merata.

REFERENSI

BPS. 2011. Banyuwangi Dalam Angka 2011, Banyuwangi, BPS Kabupaten Banyuwangi.
BPS. 2014. Banyuwangi Dalam Angka 2014, Banyuwangi, BPS Kabupaten Banyuwangi.
Blakely,  E.  J.  1989.  Planning  Local  Economic  Development:  Theory  and  Practice.  California:  SAGE Publication, Inc
Bungin, B. (2008).Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Kuncoro, Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta, Erlangga.
Kuncoro, Mudrajad. (2006). Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jogjakarta, UPP STIM YKPN.
Kuznet, S. 1955.  Quantitative Aspec of The Economic Growth of Nation: I. Economic Development and Cultural Change, Vol.V.  
Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma LP3ES, No 3 Tahun XXVI.  
Sjafrizal. 2008. Ekonomi	Regional,  Teori	dan	Aplikasi. Padang:   Baduose Media
Sukirno, Sadono. 1998. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LPFE-UI
Todaro, M.P. 2000. Economic Development, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.  
Todaro, M. P. 2003.  Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I, Edisi Kedelapan. Erlangga, Jakarta.
Todaro,  M.  P.  &  Smith,  S.  C.  2006.  Pembangunan	Ekonomi. Terjemahan H. Munandar, (Edisi Ke­9). Jakarta: Erlangga.
Widodo. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer, Jogjakarta: UPP STIM YKPN.