Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)

  • Qurrotul Ainiyah STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang
  • Imam Muslih STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Abstract

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, perceraian dinyatakan sah jika dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama. Karena ketidaktahuan tentang  hukum, proses dan biaya yang tinggi, beberapa kasus membuktikan perceraian hanya dilakukan oleh suami isteri tanpa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.  Sehingga secara hukum formal, status pernikahan mereka masih sah, walaupun pada kenyataannya mereka sudah bercerai. Hal ini berpengaruh juga kepada masa Iddah yang harus dijalani oleh sang mantan isteri dan kapan sang mantan isteri bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Secara kenyataan, setelah terucapnya sighot cerai, maka secara otomatis sang mantan istri melaksnakan kewajiban Iddahnya. Tetapi secara hukum formal, Iddah baru akan dijalani setelah jatuhnya putusan cerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kondisi semacam ini bias berakibat pada adanya ketidakpastian hukum pada umat Islam di Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,2015, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah.

Hajar M. 2017, Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Yogyakarta : Kalimedia.

Sabiq, Sayyid, 1980, Fikih Sunnah, Jilid 8, terjemahan Mohammad Thalib, Bandung : PT. Al-Ma’arif.

Subki, Ali Yusuf As, 2012, Fiqh keluarga, Jakarta: Amzah.
Published
2020-07-04
How to Cite
AINIYAH, Qurrotul; MUSLIH, Imam. Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). Jurnal Istiqro, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 73-81, july 2020. ISSN 2599-3348. Available at: <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/560>. Date accessed: 13 aug. 2020. doi: https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560.
Section
Articles